3 Juni 2025, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Talaud, Indira Anastasia Lolowang bersama tim, melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud, Jety Megansa. Pertemuan ini membahas kolaborasi strategis untuk pembinaan statistik sektoral guna menghasilkan data investasi dan perizinan yang akurat, andal, dan berkualitas di wilayah Talaud.
Audiensi yang berlangsung di Kantor DPMPTSP Talaud ini menekankan peran BPS sebagai pembina statistik sesuai amanat undang-undang. BPS Talaud akan memberikan pembinaan teknis dan metodologis kepada DPMPTSP dalam hal:
1. Penyusunan Metodologi: Standarisasi cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sektoral terkait penanaman modal, perizinan usaha, dan realisasi investasi.
2. Sistem Pencatatan: Membantu merancang atau menyempurnakan sistem pencatatan data internal DPMPTSP yang sesuai dengan standar statistik nasional.
3. Kualitas Data: Memastikan data yang dihasilkan DPMPTSP memenuhi unsur akurasi, ketepatan waktu, konsistensi, dan kelengkapan.
4. Pemanfaatan Data: Optimalisasi penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, dan penyusunan profil investasi daerah.
Kepala BPS Talaud, Indira Anastasia Lolowang, dalam keterangannya menyatakan: "Sinergi antara BPS dan instansi sektoral seperti DPMPTSP sangat krusial. Data investasi dan perizinan yang berkualitas adalah fondasi bagi pemetaan potensi ekonomi dan pengambilan keputusan strategis di Talaud. Melalui pembinaan ini, kami berkomitmen mendukung DPMPTSP menghasilkan statistik sektoral yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan."
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Talaud, Jety Megansa, menyambut baik inisiatif ini: "Kami menyadari pentingnya data yang akurat untuk mendorong iklim investasi. Bimbingan teknis dari BPS sebagai otoritas statistik akan sangat membantu kami memperkuat kapasitas dalam menghasilkan data kinerja sektor penanaman modal dan perizinan yang kredibel, baik untuk pelaporan internal maupun kebutuhan publik."
Kerjasama ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat kabupaten, khususnya pada sektor vital seperti penanaman modal dan perizinan usaha.